Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengaku Presiden Joko Widodo belum meminta lembaganya untuk menelusuri rekam jejak calon kepala Badan Intelijen Negara maupun Kepala Polisi Republik Indonesia. "Setahu saya belum," kata Zulkarnain melalui pesan singkat, Jumat, 21 November 2014. (Baca: Jaksa Agung Prasetyo Siap Diperika KPK)
KPK, kata Zulkarnain, selalu siap membantu Presiden Jokowi jika dimintai bantuan untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala BIN maupun Kapolri. "Tentu saja siap membantu Presiden untuk mendapatkan pimpinan lembaga yang terbaik," tuturnya.
Senada dengan Zulkarnai, Adnan Pandu Praja juga mengaku Presiden Jokowi belum meminta komisi antirasuah untuk menelusuri rekam jejak Kepala BIN dan Kapolri.
Sebelumnya, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M. Yusuf mengatakan dari 80 nama yang disetorkan Presiden Jokowi untuk ditelusuri, memang ada nama-nama yang berlatar belakang intelijen. (Baca: RekamJejak Amien Sunaryadi di Berbagai Lembaga )
Yusuf mengaku tidak tahu apakah nama-nama itu memang kandidat Kepala BIN atau calon menteri. Yusuf juga tidak mau menyebutkan siapa saja nama-nama yang berlatar belakang intelijen itu.
Presiden Jokowi memang sedang menyeleksi calon figur untuk menjabat posisi Kepala BIN, dan Kapolri. Untuk posisi Jaksa Agung, Jokowi telah mempercayakannya pada politikus NasDem M. Prasetyo. Adapun untuk Kepala BIN maupun Kapolri belum diumumkan.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah berkomitmen bahwa jabatan-jabatan penting akan diisi oleh orang yang berintegritas. Caranya, mereka akan memilih kandidat dengan meminta bantuan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak dan transaksi keuangan para calon. Namun untuk pengangkatan Prasetyo sebagai jaksa agung, Jokowi tidak meminta bantuan KPK maupun PPATK.
