Dipanggil KPK, Pegawai Kemendagri Bekerja Normal  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 21 November 2014 16:26 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyimak sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) di pembukaan Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan para pegawai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, masih bekerja seperti biasa.

Ini termasuk Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan Sugiharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka. (Baca: Geledah Ditjen Dukcapil, KPK Periksa Mobil Irman)

"Kita menghargai asas praduga tak bersalah," ujar Tjahjo melalui pesan BlackBerry, Jumat, 21 November 2014.

Namun, Tjahjo tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya. Tjahjo juga mengatakan memberi ruang sebesar-besarnya bagi KPK menyelidiki kasus ini. "Proses harus jalan terus." (Baca: KPK Geledah Kantor Ditjen Dukcapil)

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengakui pemanggilan oleh KPK sangat menyita waktu. Namun, pekerjaan para pegawai Kemendagri yang dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik tidak terganggu.

Hari ini, KPK memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Drajat Wisnu Setyawan. Drajat diperiksa untuk tersangka Sugiharto. (Baca: KPK Heran, Server Data E-KTP di Luar Negeri)

Rabu kemarin, penyidik KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan.

Dari hasil penggeledahan di situ, penyidik menyita empat tas milik Dirjen Dukcapil Irman. Setelah menggeledah kantor Dukcapil, penyidik juga menggeledah kediaman Drajat Wisnu di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Penggeledahan di kediaman Drajat berlangsung hingga pukul 03.30 WIB dinihari.

TIKA PRIMANDARI

Berita Pilihan:

Jaksa Agung Prasetyo Janji Independen
Jaksa Agung Baru Mundur dari NasDem
Jadi Jaksa Agung, Prasetyo Belum Mundur dari DPR
Prasetyo Resmi Jadi Jaksa Agung
Pelantikan Jaksa Agung Prasetyo Diundur?

Berita terkait

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

6 hari lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

27 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

30 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

13 Maret 2024

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya