TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan para pegawai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, masih bekerja seperti biasa.
Ini termasuk Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan Sugiharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka. (Baca: Geledah Ditjen Dukcapil, KPK Periksa Mobil Irman)
"Kita menghargai asas praduga tak bersalah," ujar Tjahjo melalui pesan BlackBerry, Jumat, 21 November 2014.
Namun, Tjahjo tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya. Tjahjo juga mengatakan memberi ruang sebesar-besarnya bagi KPK menyelidiki kasus ini. "Proses harus jalan terus." (Baca: KPK Geledah Kantor Ditjen Dukcapil)
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengakui pemanggilan oleh KPK sangat menyita waktu. Namun, pekerjaan para pegawai Kemendagri yang dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik tidak terganggu.
Hari ini, KPK memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Drajat Wisnu Setyawan. Drajat diperiksa untuk tersangka Sugiharto. (Baca: KPK Heran, Server Data E-KTP di Luar Negeri)
Rabu kemarin, penyidik KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan.
Dari hasil penggeledahan di situ, penyidik menyita empat tas milik Dirjen Dukcapil Irman. Setelah menggeledah kantor Dukcapil, penyidik juga menggeledah kediaman Drajat Wisnu di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Penggeledahan di kediaman Drajat berlangsung hingga pukul 03.30 WIB dinihari.
TIKA PRIMANDARI
Berita Pilihan:
Jaksa Agung Prasetyo Janji Independen
Jaksa Agung Baru Mundur dari NasDem
Jadi Jaksa Agung, Prasetyo Belum Mundur dari DPR
Prasetyo Resmi Jadi Jaksa Agung
Pelantikan Jaksa Agung Prasetyo Diundur?
Berita terkait
Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya
6 hari lalu
Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
27 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
30 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
13 Maret 2024
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca Selengkapnya