TEMPO Interaktif, Jakarta:Gara-gara polisi tak mampu mendeteksi adanya gangguan keamanan, Desk Antiteror akan kembali memfungsikan pengamanan swakarsa (pam swakarsa). "Satu tanggung jawab warga untuk adakan pengamanan swakarsa,"kata Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman. Desk itu, menurut rencana, akan dibentuk di tiap daerah.Pengerahan itu adalah kontribusi pemerintah daerah sebagai salah satu elemen Desk Antiteror, disamping antara lain, TNI dan kepolisian. "Jika mengandalkan aparat keamanan, dengan luas geografis begitu besar, saya kira tidak bisa,"kata Progo pada wartawan di Jakarta, kemarin.Alasan pemfungsian pam swakarsa, menurut Progo, adalah agar pengawasan keamanan dapat menjadi lebih efektif. Penghuni atau pendatang baru di tiap lingkungan RT, RW, Kelurahan dapat dimonitor, dengan adanya kewajiban lapor 24 jam, atau keharusan membawa surat pindah. "Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat,"ujarnya.Sistem keamanan lingkungan, menurut Progo, konotasinya dilakukan malam hari. "Pam swakarsa, bisa malam juga siang hari,"ujarnya.Pengorganisasian desk itu, akan efektif bila dilakukan di tingkat kabupaten atau kota. "Untuk bisa memonitor kewilayahannya,"ujar Progo.Koordinasi desk antiteror akan menjadi wewenang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Target pembentukan pun ada di kementerian itu. "Kontribusi Depdagri dalam desk itu adalah meminta pemerintah daerah menggalakkan kembali peran pam swakarsa,"kata Progo.Rencana membentuk desk antiteror itu menuai protes. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, akan mengembalikan Depdagri seperti pada era Orde Baru. Pada masa orde baru, Pam Swakarsa disalahgunakan penguasa untuk menginteli semua masyarakat, untuk menekan berkembangnya demokrasi, merepresi masyarakat yang tak setuju dengan tindakan pemerintah yang merugikan rakyat. Akibat lain dari Pam Swakarsa, yang terjadi bentrokan horizontal antar masyarakat. Ibnu Rusydi