Prabowo Subianto bersama tim koalisi Merah Putih di rumah Kertanegara, Jakarta, 9 Juli 2014. Prabowo mendeklarasikan kemenangan sementara dirinya berdasarkan hasil hitung cepat tiga lembaga survei. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Yogyakarta - Deklarasi struktur permanen Koalisi Merah Putih (KMP) Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai kecaman terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Turunkan Jokowi," teriak massa KMP dalam deklarasi yang berlangsung di Taman Hiburan Rakyat Purowisata, Yogyakarta, Kamis sore, 20 November 2014. Teriakan itu terdengar berkali-kali dari kerumunan massa. "Ganti Prabowo," teriak para peserta deklarasi sesaat kemudian.
Deklarasi KMP di tingkat Yogyakarta ini dihadiri petinggi koalisi di tingkat pusat. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais datang bersamaan di lokasi deklarasi. Mereka disusul Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang hadir bersama rombongan petinggi partai beringin, di antaranya Akbar Tandjung. Selain mereka, ada juga Presiden PKS Anis Matta serta bekas Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, dan penggantinya menurut muktamar di Jakarta, Djan Faridz.
Adapun PBB diwakili oleh Sukmo Harsono. Dalam sambutan, ketua tim pemenangan pemilu PBB itu mengatakan prihatin atas kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Dia bertanya apakah keputusan pemerintah itu menjadi pertanda akan adanya peristiwa yang terjadi dalam dua bulan atau dua tahun mendatang. "Wallahu alam bishawab," katanya tanpa menjelaskan peristiwa yang dimaksud. Ia melanjutkan pidatonya dengan meminta bantuan dari KMP agar PBB bisa kembali meraih kursi di DPR.
Di depan para petinggi KMP itu, enam pimpinan partai tingkat DIY menandatangani kesepakatan koalisi permanen. Mereka adalah Ketua Golkar Gandung Pardiman, Ketua PAN Immawan Wahyudi, Ketua PBB Yunohedi, Ketua PPP Syukri Fadholi, Ketua Gerindra Nuryanto, dan Ketua Demokrat Sukedi.
Koalisi ini bekerja sama secara tetap dalam beberapa hal. Di antaranya dalam menggalang kekuatan di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten serta mendukung calon kepala daerah bersama-sama. "Sejak lama kami memimpikan deklarasi ini," kata Gandung Pardiman.
