Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dipanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang berkunjung ke Surabaya, Rabu malam, 19 November 2014. "Saya dipanggil lagi sama Bu Susi, bicara sampai pukul 00.30," kata Risma kepada wartawan di kantornya, Kamis, 20 November 2014.
Risma pun memanfaatkannya untuk membicarakan soal garam dan nelayan. Kepada Susi, Risma menceritakan kondisi nelayan yang semakin berat. Apalagi mereka bersaing dengan nelayan-nelayan Asia yang mempunyai kapal lebih bagus. (Baca juga: Menteri Susi Ternyata Nge-fan dengan Risma)
Kementerian, kata Risma, juga sudah memetakan zona bagi nelayan. Dengan demikian, nelayan bisa mengetahui zona mana yang bisa diambil ikannya dan mana yang tidak. (Baca juga: Mendadak Muncul di KPK, Menteri Susi Diburu Pers)
Soal garam, Risma melaporkan keluhan para petambak tentang pemasarannya. Para petambak mengeluh karena garam lokal ditolak di pasaran. Setelah dikonfirmasi Risma ke perusahaan garam, ternyata pasar bersedia menerima garam lokal asal mengikuti Standar Nasional Indonesia. (Baca juga: Menteri Susi Ogah Tinggal di Rumah Dinas)
Risma pun menyampaikannya kepada Susi karena menganggap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan SNI untuk garam lokal. Namun ternyata Kementerian Perdagangan yang menerbitkan SNI untuk garam. "Jadi saya disuruh kirim surat ke Pak Rahmat Gobel (Menteri Perdagangan)." (Baca juga: Jadi Menteri, Susi Akui Kehilangan Banyak Hal)
Menurut Risma, sektor industri memastikan mau menerima garam lokal. Lagi pula garam lokal ternyata mengandung natrium klorida yang tinggi. "Tinggal ngasih yodium aja," ujarnya.
