TEMPO.CO, Sukabumi - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman meminta Organisasi Angkutan Darat (Organda) tidak melakukan aksi mogok. Sutarman menyarankan para pemilik angkutan umum menaikkan tarif, menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kalau memang ada kenaikan, realistis tarif angkutannya berapa sehingga semua bisa beroperasi," kata Sutarman seusai melantik 848 perwira pertama di Lapangan Sutadji Ronodiputra, Sekolah Pembentukan Perwira, di Jalan Bayangkhara Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 19 November 2014.
Menurut Sutarman, melakukan aksi mogok nasional bukan cara yang tepat menanggapi kenaikan harga BBM. Dalam setiap kebijakan yang diambil, ucap dia, pasti menimbulkan dampak. "Dampak itu yang harus di atasi bersama. Bukan dengan mogok seperti ini," kata Sutarman. (Baca: Ketua Organda Tak Datang, Tarif Gagal Ditetapkan)
Sebagai langkah antisipasi, kepolisian akan menyiapkan armada untuk mengangkut masyarakat yang tidak terlayani angkutan umum. "Kalau ada pemogokan, kami akan angkut sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu," ucap mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu. (Baca: Mengapa Harga BBM Hanya Naik Rp 2.000?)
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat Eka Sari Lorena mengancam akan menggelar aksi mogok nasional. Dia menyebut aksi ini bentuk protes atas kebijakan pengalihan subsidi BBM. Pemogokan digelar serempak oleh anggota Organda di seluruh Indonesia hari ini. (Baca: Organda Mogok Massal, Nyaris Tak Ada Angkutan Umum)
