Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. Pemerintah meresmikan pembagian KIP dan KIS yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan kartu nelayan yang dicanangkan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sedang dalam proses pembuatan. "Soal kartu nelayan sedang kami bereskan," ujar Susi kepada Tempo di gedung Pertamina, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Menteri Susi Ingin Ngebom Kapal Ilegal)
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Widjaja, mengatakan kartu nelayan tersebut akan dilengkapi dengan cash management seperti kartu ATM. Jadi, akan ada uang yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan nelayan sebanyak jumlah solar yang akan diisi pada kapalnya. Menurut Syarif, kartu tersebut juga akan dilengkapi dengan cip untuk melacak berapa banyak nelayan yang telah menggunakan solar untuk kapal mereka. (Baca: Jokowi: Jangan Tangkap Kapal Pencuri Ikan, tapi...)
Adapun, kartu nelayan tersebut merupakan kartu yang diproyeksikan untuk menangkal dampak kenaikan harga BBM bagi para nelayan kecil. Kartu Susi ini untuk memastikan bahwa subsidi BBM harus sampai ke tangan yang tepat dengan alokasi yang benar. Kartu ini juga akan membantu pemerintah untuk mengetahui hasil tangkapan ikan nelayan. Sehingga, pemerintah dapat mengetahui seberapa jauh jarak yang ditempuh dan seberapa banyak solar yang digunakan. (Baca juga: Jokowi Naikkan Harga BBM, Puan Menutup Diri?)
