Sejumlah kendaraan antre mengisi BBM bersubsidi di Tegal, Jawa Tengah, Senin, 17 November 2014. ANTARA/Oky Lukmansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan upaya pemerintah untuk menstimulasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selama ini dibelanjakan secara tidak tepat.
"Apa yang kami lakukan semalam adalah solusi untuk memperbaiki instrumen APBN," ujar JK dalam pembukaan Seminar Risk and Governance Summit 2014 di Hotel Dharmawangsa, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Kenaikan Harga BBM, dari Suharto hingga SBY).
Menurut JK, lima tahun lalu pemerintah tidak mampu menggiatkan pemanfaatan APBN akibat boros dalam belanja. Yang dilakukan pemerintah saat ini, kata JK, hanya memindahkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif, seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, dan rumah sakit.
JK menjelaskan, ada dua instrumen yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, yakni APBN dan kebijakan. Dia dan Presiden Jokowi berani memilih mengambil kebijakan berisiko, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Lima tahun lalu, dengan APBN timpang dan kebijakan yang lamban, (pertumbuhan ekonomi) kita masih naik 5 persen. Jadi, kalau mau naik lebih tinggi lagi, bisa." (Baca: Kenaikan Harga BBM, dari Suharto hingga SBY).
Kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka. Harga Premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Adapin harga solar turut naik menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 5.500 per liter. "Harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak 18 November 2014," ujar Jokowi.
Menjelang Akhir Masa Jabatan, JK Pamit kepada 100 Ekonom
17 Oktober 2019
Menjelang Akhir Masa Jabatan, JK Pamit kepada 100 Ekonom
JK menyampaikan pidato perpisahannya sebagai Wakil Presiden RI saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bersama 100 ekonom pada Kamis, 16 Oktober 2019, di The Westin, Jakarta Pusat.
