Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Banyuwangi - PT Pos Indonesia Banyuwangi akan menyalurkan bantuan bagi 8.540 keluarga miskin di daerah setempat. Bantuan itu merupakan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Bantuan akan dicairkan besok atau lusa," kata Kepala Kantor Pos Banyuwangi Eko Sumariyanto kepada Tempo, Selasa, 18 November 2014.
Menurut Eko, setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp 200 ribu. Bantuan pada November dan Desember akan dicairkan sekaligus, jadi per keluarga menerima Rp 400 ribu.
Bantuan akan dicairkan dengan dua mekanisme, yakni melalui e-cash atau transfer ke rekening penerima dan secara tunai. Jika memilih e-cash, penerima harus membuka rekening di Bank Mandiri. (Baca: BBM Naik, Sofyan Djalil: Kompensasi Rp 200 Ribu)
Cara ini dinilai lebih efektif untuk mencegah terjadinya pemotongan oleh pihak ketiga. "Tapi penyetor dana tetap PT Pos," katanya.
Sedangkan mekanisme pencairan bantuan secara tunai serupa dengan pengambilan bantuan langsung tunai. Penerima bisa datang langsung ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan.
Eko menjelaskan, Kabupaten Banyuwangi dan Surabaya menjadi daerah percontohan pencairan bantuan secara e-cash. Namun, PT Pos Indonesia masih menunggu info ihwal jumlah penerima bantuan dengan mekanisme tersebut.
Kepala Dinas Sosial Banyuwangi Alam Sudrajat mengatakan pemerintah Banyuwangi belum mendapatkan perintah resmi untuk mencairkan bantuan kompensasi BBM. "Kami masih koordinasi dengan kementerian dan PT Pos," katanya.
Semalam, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Penaikan harga ini diklaim sebagai usaha pemerintah meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dengan mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah bakal memberikan kompensasi kepada 15,5 juta masyarakat kurang mampu atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak.
