Gerindra Siap Interpelasi Kenaikan Harga BBM

Reporter

Selasa, 18 November 2014 10:38 WIB

Wakil Ketua F-Gerindra Sadar Subagjo (kanan) dan Komisi III Desmond. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan akan mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Namun, Desmon menjelaskan, interpelasi akan diajukan setelah melihat respons masyarakat atas kebijakan ini.

"Dalam dua atau tiga hari kami akan mengkaji dampak kebijakannya kepada masyarakat," kata Desmond saat dihubungi, Senin, 17 November 2014. Jika kebijakan itu berdampak negatif bagi masyarakat, Desmond akan segera mengajukan hak interpelasi. (Baca: BBM Naik Rp 2000, Tarif Angkutan Naik Pekan Ini)

Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter di Istana Merdeka, kemarin malam. Jokowi mengklaim subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif. (Baca: Warga Berharap Ini Terakhir Kali Pemerintahan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Desmond menganggap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM cacat hukum karena diumumkan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini juga mengecam aturan pemangkasan subsidi ini yang dikeluarkan melalui instruksi presiden.

Namun, Desmond menerangkan, Gerindra belum resmi bersikap atas kebijakan ini. "Yang pasti, dalam kebijakan pemerintah, kami melihat ada sesuatu yang salah," kata Desmond.

ROBBY IRFANY




Terpopuler
Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon
Jadi Menteri Jokowi, Mengapa Susi Lapor Mega?
Jokowi Jadi Koki, Benarkah Australia Menghina?
Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500
Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi
Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri
Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya