Gerindra Siap Interpelasi Kenaikan Harga BBM
Selasa, 18 November 2014 10:38 WIB
Wakil Ketua F-Gerindra Sadar Subagjo (kanan) dan Komisi III Desmond. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan akan mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Namun, Desmon menjelaskan, interpelasi akan diajukan setelah melihat respons masyarakat atas kebijakan ini. "Dalam dua atau tiga hari kami akan mengkaji dampak kebijakannya kepada masyarakat," kata Desmond saat dihubungi, Senin, 17 November 2014. Jika kebijakan itu berdampak negatif bagi masyarakat, Desmond akan segera mengajukan hak interpelasi. (Baca: BBM Naik Rp 2000, Tarif Angkutan Naik Pekan Ini ) Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter di Istana Merdeka, kemarin malam. Jokowi mengklaim subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif. (Baca: Warga Berharap Ini Terakhir Kali Pemerintahan Jokowi Naikkan Harga BBM ) Desmond menganggap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM cacat hukum karena diumumkan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini juga mengecam aturan pemangkasan subsidi ini yang dikeluarkan melalui instruksi presiden. Namun, Desmond menerangkan, Gerindra belum resmi bersikap atas kebijakan ini. "Yang pasti, dalam kebijakan pemerintah, kami melihat ada sesuatu yang salah," kata Desmond.ROBBY IRFANY
Terpopuler Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon Jadi Menteri Jokowi, Mengapa Susi Lapor Mega? Jokowi Jadi Koki, Benarkah Australia Menghina? Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500 Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
6 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
18 jam lalu