Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Bandung - Manajer Senior Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Bandung, Gatot Subroto, mengatakan tagihan yang dibayarkan ke rumah sakit sejak 1 Januari 2014 sudah mencapai Rp 1,1 triliun. Tagihan itu lebih besar 3-4 kali lipat dibandingkan iuran yang terkumpul dari peserta.
Menurut Gatot, iuran peserta BPJS yang terkumpul hingga saat ini mencapai Rp 300 miliar. Iuran tersebut di antaranya berasal dari perusahaan, pekerja, dan warga peserta mandiri. Dia mengatakan ketimpangan pemasukan dan pengeluaran itu disebabkan pembayaran yang berasal dari tanggungan di luar wilayah kerjanya.
"Banyak tanggungan peserta dari luar Bandung yang harus dibayar, karena cukup banyak rumah sakit rujukan di sini," kata dia, Senin, 17 November 2014. (Baca juga: BPJS: Kartu Indonesia Sehat Sama dengan JKN)
Kantor BPJS Kesehatan Bandung melayani warga di wilayah Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Jumlah pesertanya kini mencapai 2 juta orang. Sebanyak 150 ribu orang di antaranya merupakan warga peserta mandiri. Selebihnya pekerja dan perusahaan. (Baca juga: Klaim BPJS Seret, Rumah Sakit Mengaku Merugi)
Gatot mengatakan warga peserta mandiri biasanya mendaftar setelah ada anggota keluarganya yang sakit. Pelayanan kartu peserta mandiri setiap hari mencapai 1.000 orang. Salah satunya Yanti Damasanti, yang mengurus pembuatan kartu BPJS Kesehatan karena suaminya menderita penyakit pra-stroke. "Dulu waktu masih bekerja ditanggung Jamsostek, setelah berhenti kerja jaminannya sudah diambil," kata Yanti.
