TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang menolak gencatan senjata dengan Gerakan Aceh Merdeka. Menurut A.S Hikam dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, hal itu menunjukkan TNI tidak koheren dan konsisten sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Dari segi politik reformasi, kepatuhan TNI pada pemerintah dipertanyakan," kata Hikam dalam rapat kerja antara Panglima TNI dan Komisi I, Kamis (9/6). Ristanti Mitayani, dari fraksi PAN menambahkan bahwa dirinya keberatan dengan Panglima yang membuat pernyataan politik pada media massa. "Kami keberatan Bapak membuat pernyataan politik," tandasnya.Namun Panglima TNI membantah penilaian tersebut. Endriatono yang didampingi KSAD Jenderal Djoko Santoso, KSAU Marsekal Djoko Suyanto, dan Wakil KSAL Laksamana Muda I Made Argawa, menegaskan bahwa apa yang disampaikan merupakan sikap resmi pemerintah dalam perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Pemerintah, seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menolak gencatan senjata karena hanya akan digunakan GAM untuk konsolidasi dan mengkampanyekan kemerdakaan. Agus Supriyanto