TEMPO.CO , Jakarta: Politikus Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, meminta pemilihan ketua umum Partai Golkar dilangsungkan secara adil. Saat ini, ia menilai ada ketimpangan hak antara calon inkumben dan yang baru akan mengajukan diri.
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, akan mengajukan aklamasi karena mengklaim dapat 463 suara dari Dewan Pimpinan Daerah. "Semua kandidat sebaiknya diberi hak yang sama," kata Priyo di Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 16 November 2014. (Baca: Priyo dan Agung Dinilai Cocok Pimpin Golkar)
Priyo sendiri bergerilya menyambangi Dewan Pimpinan Provinsi di Indonesia, dan mengklaim memperoleh 380 suara dukungan dari DPD II Golkar. Dukungan diberikan dengan surat tak resmi, namun beberapa DPD I memberi dukungan dengan surat berkop dan cap resmi.
Ada pun Priyo enggan menyebutkan pimpinan DPD I yang mendukung dia. Namun, bekas Wakil Ketua DPR itu mengklaim sudah memperoleh 30 persen suara, yang membuat rencana Ical, panggilan Aburizal, memperoleh kembali kursi dengan aklamasi, gagal. (Baca: Sarwono Sebut Golkar Dua Kali Salah Ketua Umum)
Menurut dia, persaingan untuk memperoleh gelar ketum ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang sehat dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ujian sesungguhnya baru berlangsung pada saat munas, yang akan menguji siapa kandidat terbaik yang akan dipilih para anggota.
"Siapa pun yang terpilih dengan cara halal dan fairplay, saya pastikan akan kami dukung sepenuhnya," kata dia. Ia juga menyampaikan kesiapannya untuk berkompetisi dengan sehat, terutama menghadapi Ical yang merupakan calon inkumben. "Jangan ada ikhtiar untuk merampas hak dengan aklamasi." (Baca pula: Zainal Bintang: Ical Tak Penuhi Standar Jadi Ketum)