Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical, masih berpeluang besar terpilih kembali. Ia menyarankan agar tujuh penantang Ical untuk berkonsolidasi.
"Kemungkinan skenario pada 2005 dapat terulang kembali," kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 16 November 2014. Pada 2005, persaingan serupa terjadi antara calon inkumben Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla. (Baca: Sarwono: Ada Calon Ketum Golkar yang Pro-Jokowi)
Burhanuddin mengatakan, ketika terjadi perebutan bursa ketua umum Golkar pada 2005, calon lain yang ingin mengalahkan Akbar menyatukan suara menyokong Jusuf Kalla. Alhasil, pada musyawarah nasional Golkar 2005 di Bali, JK didaulat menjadi ketua umum.
Menurut Burhan, terbuka besar peluang untuk menggulingkan Ical dengan cara serupa. Sebab, berbeda dengan Akbar yang saat itu sukses membawa Golkar sebagai partai pemenang pemilu dengan 21,58 persen suara, prestasi Ical cenderung tak terlihat. (Baca: Ical: Jangan Kaget Istri Saya Maju Ketum Golkar)
Pada pemilu 2014, tak hanya gagal sebagai calon presiden, Ical pun tak dilirik sebagai calon wakil presiden oleh tokoh-tokoh lain. Ia menyarankan ketujuh calon yang berseberangan dengan Ical untuk bersatu mencari dukungan ketimbang jalan sendiri.
Priyo Budi Santoso, salah satu calon ketua umum, mengatakan belum ada pembicaraan ihwal konsolidasi ini. Ia mengaku, sering ada percakapan antar mereka, namun sebatas persamaan nasib. Mantan Wakil Ketua DPR ini merasa ada sejumlah provinsi yang mempersulit usaha mereka untuk mengajukan diri sebagai caketum. (Baca: Akbar Pastikan Rapimnas Golkar Tak Belok ke Munas)
Usaha mempersulit yang diduga didalangi oleh salah seorang elite partai ini membuat ketujuhnya menandatangani suatu pernyataan terbuka. "Kalau pelaksanaan munas dilakukan secara tak bertanggung jawab, kami akan memeperjuangkan hak kami," kata Priyo.
