TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masalah paling utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurangnya pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan masyarakat perbatasan tertarik untuk menyeberang ke negara lain yang terlihat lebih sejahtera. "Saya yakin dalam satu tahun selesai," ujar Tjahjo di kantornya, Jumat, 14 November 2014. (Baca: Begini Modus Jual Tanah di Perbatasan Malaysia)

Tjahjo mengatakan kementeriannya hanya bisa mengkoordinasikan hal ini dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan. Menurut Tjahjo, Menteri Pekerjaan Umum harus berfokus untuk membangun bendungan, jembatan, jalan, dan saluran air.

Tjahjo mengimbau semua kementerian untuk bekerja tanpa menunggu adanya keputusan presiden dan peraturan pemerintah terbit. "Jangan ada ego sektoral. Apa yang bisa dikerjain, ya, kerjain sepanjang laporannya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. (Baca: Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah)

Sebelumnya, dua legislator asal Nunukan mengatakan tiga desa, Simantipal, Sinapad, dan Sinokod, dari sepuluh desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diduga telah diklaim Malaysia sebagai miliknya. Informasi itu didapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan setempat dari masyarakat saat berkunjung ke sana.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini telah meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menginventarisasi 187 kecamatan yang ada di perbatasan untuk melihat infrastruktur apa saja yang perlu segera dibangun.

TIKA PRIMANDARI

Baca juga:
Di G-20, Jokowi Diminta Tak Obral Sektor Strategis
Arema Dekati Samson, Persib Bidik Pacho
4 Wartawan Dianiaya, Kapolri Minta Maaf
Inggris Tutup Pintu bagi Warganya yang Pro-ISIS