Daerah Ini Belum Siap Hapus Rapat di Hotel  

Reporter

Senin, 10 November 2014 14:58 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan sejumlah gubernur usai pembukaan Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Ahmad Ngaru menyatakan belum semua daerah siap melaksanakan imbauan Presiden Joko Widodo untuk tak menggelar rapat di hotel. "Fasilitas di daerah, khususnya Kabupaten Pinrang, untuk kegiatan rapat dan pertemuan masih sangat terbatas," ujar Ahmad saat ditemui di kantornya, Senin, 10 November 2014. (Baca: Yogyakarta Dukung Larangan Rapat PNS di Hotel)

Menurut Ahmad, saat ini fasilitas pertemuan di daerah Pinrang masih sangat terbatas. Apalagi bila ada rapat yang dilakukan bersamaan dengan satuan kerja perangkat daerah (SPKD) lain. Kalau hanya mengandalkan gedung milik pemerintah, terpaksa ada lembaga yang menunda agenda rapatnya. "Apalagi jika ada instansi yang mendatangkan pemateri dari luar, sementara fasilitas daerah kurang memadai.” (Baca: PHRI Keberatan Larangan Pejabat Rapat di Hotel)

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DPRD Pinrang Andi Rustam Syamsuddin. Menurut Andi, selama belum ada aturan yang mengikat, institusinya tak akan melarang rapat di hotel. Bila aturan resmi sudah keluar, dia berjanji akan menghentikan rapat di hotel. (Baca: Digodok, Inpres Larang Pejabat Rapat di Hotel)

Direktur Lembaga Kajian Pengembangan Daerah M. Yusuf menilai, bila ada kemauan, tak sulit bagi daerah untuk mengikuti imbauan Presiden tersebut. Daerah seperti Pinrang bisa menggunakan fasilitas daerah lainnya untuk menggelar rapat, seperti gedung darmawanita dan aula bupati.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan imbauan kepada lembaga pemerintah untuk tak lagi menggelar rapat di hotel. Jokowi sudah meminta Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk menyiapkan surat edaran terkait dengan kebijakan ini.

SUARDI GATTANG







Terpopuler
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Pramono: Sore Ini KMP dan KIH Tanda Tangani Kesepakatan
Ini Kata PDIP Pasca-Kesepakatan Dua Koalisi
Jokowi Menjajal Kereta Api Paling Cepat di Dunia

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

12 Maret 2024

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya