Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi (ki-ka) Ketua Dewan Petimbangan Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita dalam pembukaan Rapimnas V partai Golongan Karya di Jakarta (22/11). TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO,Jakarta - Dewan Pembina Partai Golkar sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi pengurus pusat partai itu pekan lalu. Salah satu rekomendasi tersebut berisi pertimbangan bagi pengurus pusat serta peserta Musyawarah Nasional Golkar agar posisi partai beringin itu tetap berada di dalam Koalisi Merah Putih alias koalisi penyokong Prabowo Subianto.
"Kami menginginkan agar munas memutuskan dan mengukuhkan Partai Golkar tetap bergabung ke Koalisi Merah Putih," kata Ketua Dewan Pembina Golkar Akbar Tandjung, Jumat, 7 November 2014. (Baca: Pasca Vonis MK, Golkar Tetap Dukung Prabowo-Hatta)
Rekomendasi Dewan Pembina Golkar itu ditelurkan pada rapat Senin pekan lalu. Sehari kemudian, hasil rapat diserahkan kepada pengurus pusat. Menurut Akbar, posisi Golkar dalam koalisi penyokong Prabowo sangat penting agar mampu menjadi penyeimbang bagi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Adapun putusan lain Dewan Pembina yang diserahkan kepada pengurus pusat antara lain permintaan percepatan pembentukan panitia munas dan penyiapan materi musyawarah--seperti draf anggaran dasar dan anggaran rumah tangga--serta rencana program partai pada 2019. "Golkar harus kembali jadi pemenang pada pemilu 2019," kata Akbar.
Dewan Pembina juga meminta pengurus segera menyusun syarat-syarat kandidat calon ketua umum. Syarat itu, kata Akbar, tidak boleh mempersulit kader untuk menjadi calon ketua umum, tapi harus membuka ruang yang sama bagi kader untuk berkompetisi.
"Penentuan syarat calon ketua umum harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua kader yang berkeinginan maju," ucap Ketua Umum Golkar periode 1998-2004 ini. (Baca: Usulan Syarat Ketum Golkar Untungkan Ical)
Selain itu, Dewan Pembina pun menghendaki Golkar proaktif menyelesaikan kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat ihwal pembahasan alat kelengkapan Dewan. "Harus diselesaikan dengan semangat musyawarah-mufakat," kata Akbar. (Baca: Golkar Optimistis DPR Segara Islah)
