Hari Pahlawan, Kubu Jokowi dan Prabowo Harus Islah  

Reporter

Senin, 10 November 2014 10:23 WIB

Pimpinan Komisi I terpilih Mahfudz Siddiq (kedua kanan), Tantowi Yahya (kanan), Hanafi Rais (kiri), dan Asril Hamzah Tanjung (kedua kiri) berfoto bersama usai mengikuti sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi I DPR didampingi Wakil Pimpinan Komisi I, Tantowi Yahya, Hanafi Rais, dan Asril Hamzah Tanjung. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Pimpinan Rakyat Tantowi Yahya mengatakan Hari Pahlawan 10 November bisa dijadikan momentum islah antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, Hari Pahlawan bisa dimaknai dengan semangat nasionalisme.

Perseteruan kedua pihak di parlemen, kata Tantowi, harus segera dihentikan. "Ini menjadi catatan sendiri untuk memperkuat rasa nasionalisme," katanya, Senin, 10 November 2014. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih Berdamai)

Ketegangan antara Koalisi Joko Widodo dan Koalisi Prabowo di DPR menuju titik akhir. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengatakan kedua kubu telah bersepakat ihwal perebutan posisi dalam alat kelengkapan Dewan.

Pertemuan yang menghasilkan kesepakatan digelar di rumah Hatta pada Sabtu lalu. Ia menuturkan persamuhan tersebut tak berjalan alot karena kedua pihak menginginkan perdamaian.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertindak sebagai juru runding Koalisi Jokowi, Pramono Anung, mengatakan pertemuan di rumah Hatta itu membuahkan kesepakatan bahwa kubunya mendapat 16 posisi lebih dalam alat kelengkapan.

Selanjutnya, kata Pramono, parlemen akan membentuk Badan Legislasi untuk membahas alat kelengkapan. Pembentukan badan ini bertujuan mengubah Tata Tertib DPR. Sebelum 5 Desember, ditargetkan permasalahan di DPR terkait dengan alat kelengkapan DPR selesai dibahas.

DEVY ERNIS

Terpopuler
Mensesneg Bantah Kritik Yusril Soal Kartu Jokowi
Demi Anak Kecil, Mata Jokowi Tepercik Tinta
Pramono: Sore Ini KMP dan KIH Tanda Tangani Kesepakatan
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Persib Juara, Ridwan Kamil Akhirnya Gunduli Rambut

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

44 menit lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

17 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya