TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan tak ambil pusing dengan kondisi politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang terbelah menjadi dua kelompok besar. Dia yakin dinamika politik selalu berubah setiap hari.

"Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja butuh 6 bulan untuk dominan di parlemen," katanya dalam diskusi di depan 100 chief executive officer (CEO) di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat, 7 November 2014.

Jokowi meyakinkan para CEO berbagai perusahaan tersebut agar tak ragu berinvestasi meski pemerintah tak menguasai parlemen. "Itu kan hari ini, toh, masih ada besok, minggu depan, politik, kan, berubah-ubah," katanya. (Baca: Koalisi Pro-Jokowi Bentuk Pimpinan DPR)

Jokowi menyebutkan koalisi fraksi yang mendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat memang hanya berkekuatan 38 persen. Koalisi ini pasti selalu kalah jika keputusan diambil melalui voting. Karena itu, kata dia, pemerintah tak akan bisa mengubah undang-undang yang berlaku sekarang ini.

Padahal, Jokowi menginginkan perubahan rezim anggaran. "Dengan anggaran yang rezim sekarang ini, duit kita berceceran, harus dihentikan," katanya. (Baca: Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi)

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat memang dikuasai oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, ditambah Partai Demokrat. Lima fraksi ini menguasai seluruh kursi pimpinan DPR dan komisi. Kini hanya pemimpin Badan Anggaran yang belum ditentukan.

Pada Rabu, 29 Oktober 2014, Koalisi Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan lantaran kecewa atas sikap Koalisi Prabowo yang menguasai seluruh alat kelengkapan DPR. Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat, mengatakan pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang menunjukkan upaya menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi.

TRI ARTINING PUTRI

Berita lain:
9 Perempuan Berpengaruh Versi Forbes
Kronologi Penembakan di Rumah Amien Rais
Yusril Ihza Kritik Tiga Kartu Jokowi