Masa Partai I demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi teatrikal menentang rencana kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta (27/3. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO,Surakarta - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo F.X. Hadi Rudyatmo meminta Presiden Joko Widodo menunda rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Wakil Jokowi saat dia menjabat Wali Kota Solo ini mengancam bakal menggelar aksi jika rencana itu jadi direalisasikan pada November tahun ini. (Baca juga: Kata Koalisi Prabowo Soal Kenaikan Harga BBM)
Rudyatmo mengatakan pengurangan subsidi BBM bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi beban anggaran negara di bidang energi. "Pemerintah harus menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir," kata Rudyatmo, yang kini menjabat Wali Kota Solo, Kamis, 6 November 2014. (Baca juga: Harga BBM Belum Naik, SPBU Sudah Penuh Antrean)
Menurut dia, pengurangan subsidi tidak akan menyelesaikan persoalan energi jika mafia minyak dan gas masih berkeliaran. "Pemberantasan mafia minyak juga menjadi janji kampanye pemerintah baru," katanya. Dia meminta pemerintah bisa merealisasikan janji tersebut. "Pemberian subsidi kepada rakyat tidak akan membuat negara bangkrut," katanya.
Rudyatmo mengancam bakal menggelar protes jika pemerintah tetap berkukuh menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. "Saya siap untuk memimpin aksi," ujarnya. Dia yakin kebijakan menaikkan harga BBM bakal menyengsarakan masyarakat kecil. (Baca juga: Effendi Simbolon Tolak Kenaikan Harga BBM)
Dua tahun lalu, Rudyatmo juga sempat memimpin unjuk rasa menolak rencana pengurangan subsidi BBM. Saat itu dia masih menjabat Wakil Wali Kota Solo.
Menurut Rudyatmo, penolakan terhadap rencana itu merupakan sikap partainya yang konsisten. Menurut dia, PDI Perjuangan telah membuat buku putih berisi alasan partai banteng menolak kebijakan pencabutan subsidi BBM. "Kami tetap berpegang teguh pada sikap ini," katanya. (Baca: Fraksi Golkar: Kenaikan Harga BBM Sakiti Rakyat)
Pengurangan subsidi baru bisa dipertimbangkan lagi jika semua mafia minyak sudah bisa diberantas habis. "Hitung-hitungan subsidinya pasti berbeda dibanding sekarang," katanya. Dia menduga membengkaknya nilai subsidi disebabkan oleh permainan para mafia minyak.
