TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadly Zon, menghimbau pemerintah untuk tidak ikut campur dalam menyelesaikan dualisme yang terjadi di DPR. Ini dikatakan Fadly setelah mendengar rencana pemerintah turun tangan mengatasi dualisme di DPR.

Mediasi pemerentah, menurut Fadly, tidak diperlukan DPR dalam menyelesaikan kisruh DPR yang terjadi. "Tidak butuh," kata Fadli di Kampung Poncol, Jakarta Timur, Selasa, 4 November 2014. Fadly justru meminta pemerintah untuk fokus bekerja tanpa mencampuri urusan di parlemen. (Baca: Nomenklatur Kementerian Jokowi Tuai Polemik di DPR )

Fadly juga membantah apabila DPR dikatakan tidak berjalan. Politikus Partai Gerindra tersebut mengklaim DPR tidak ada dualisme dan solid. Pemerintah, ujar Fadly, sebaiknya fokus saja terhadap fungsi eksekutifnya dan menyetor program-program pemerintah ke DPR.

"Ini hanya persoalan ada anggota yang ngambek saja,"kata Fadli. DPR versi Koalisi Jokowi, menurut Fadli, tidak akan berlangsung lama karena tidak memiliki landasan hukum yang kiat dan inkonstitusional. (Baca: Pramono: Kami Ingin Keterwakilan Pimpinan DPR)

Pun, Fadly mengatakan kisruh yang dibuat Koalisi Jokowi tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Parlemen tidak lebih hanya sekedar perebutan pimpinan komisi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pimpinan negara harus turut campur jika kisruh di DPR tak kunjung selesai. Jika kisruh terjadi terus-menerus, Pemerintah akan segera turun tangan untuk menyelesaikannya.

ANDI RUSLI

Berita Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan