Menteri Tjahjo Ingin Jaksa Agung 'Tak Berperasaan'  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 3 November 2014 16:23 WIB

Tjahjo Kumolo. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung yang "tak berperasaan". Maksudnya, Jaksa Agung yang baru haruslah individu yang tidak peduli terhadap hubungan kekerabatan dan tak menebang pilih kasus.

"Jadi, bisa fokus bekerja sesuai aturan," ujar Tjahjo kepada Tempo di kawasan SCBD, Jakarta, Ahad, 2 November 2014.

Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kepolisian RI, Tjahjo melanjutkan, juga harus punya kriteria yang sama dengan Jaksa Agung. (Baca: Tjahjo Batasi Kunjungan Luar Negeri Kepala Daerah) "Jadi, politikus atau pengusaha yang tak bayar pajak sikat aja semua, tak pandang bulu," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, kementeriannya akan memperbarui nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung agar bisa lebih mengawasi pemerintah daerah.

"Kami malu, tahun ini lebih dari 200 kepala daerah kena masalah hukum. Pengawasan harus diperketat," kata Tjahjo. (Baca: Tjahjo Kumolo Kesal Ada Menteri Pakai Voorijder )

Menurut Tjahjo, dia telah berbicara dengan Ketua KPK Abraham Samad mengenai hal ini, dan mendapat tanggapan positif. "Tinggal tunggu Jaksa Agung baru."

Presiden Jokowi saat ini sedang memilih Jaksa Agung. Pekan lalu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebutkan ada lima calon Jaksa Agung, yakni Mas Achmad Santosa (mantan komisioner KPK), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), dan Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung). (Baca: Menteri Tjahjo Laporkan Kekayaan Senin Depan )

Belakangan muncul nama M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Jumat lalu.

TIKA PRIMANDARI












Terpopuler:
Ini Fasilitas Kamar Kos Raden Nuh
Raden Nuh @TrioMacan2000 Bos Perusahaan Media
Raden Nuh Ditangkap, Polisi Sita Empat Ponsel
Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita
@TrioMacan2000 Mengaku Tahu Korupsi Ahok


Advertising
Advertising






















Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya