Bus Transjakarta melintas di samping halte transjakarta Museum Fatahilah yang bernuansa museum di Kawasan Kota Tua, Jakarta, (15/2). Seperti inilah halte Transjakarta yang disukai oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO,Jakarta -Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang juga tersangka kasus dugaan korupsi bus TransJakarta, Udar Pristono, mengatakan pembelian bus Transjakarta dalam jumlah besar merupakan implementasi program mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengatakan ada perbedaan antara Jokowi dan gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo, mengenai pembelian bus. "Kebijakan pembelian bus (Jokowi) sangat berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo," katanya saat bersaksi untuk terdakwa Drajad Adhyaksa dan Setya Tuhu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 3 November 2014.
Menurut Udar, program pengembangan transportasi publik tak terlalu signifikan pada zaman Fauzi Bowo. Hal itu, kata Udar, tercermin dari jumlah bus yang dibeli dalam sekali transaksi. "Maksimal 38-40 unit bus saja," katanya. (Baca: Kesaksian Udar Pristono Soal Korupsi Transjakarta)
Saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012, kata Udar, kebijakan pengembangan transportasi publik berubah drastis. Jokowi, kata dia, merancang rencana pembangunan daerah jangka menengah pada sektor transportasi. Hasilnya, perlu penambahan bus Transjakarta hingga 656 unit. "Total anggarannya mencapai Rp 1 triliun," kata Udar. (Baca: Ini Tersangka Baru Kasus Korupsi Transjakarta)
Tapi, kata Udar, proyek pengadaan bus ini tersendat karena masalah 14 unit bus berkarat yang diekspos media massa. Walhasil, dia melanjutkan, hanya 125 unit yang terealisasi, sedangkan 531 unit disimpan di Ciputat, Tangerang. "Ratusan bus itu mangkrak sekarang padahal, sudah siap jalan," tutur Udar. (Baca: Korupsi Transjakarta, Terdakwa Rugikan Rp 392 M )
Proyek pembelian ratusan bus Transjakarta pada 2013 itu terindikasi dilumuri praktek korupsi. Udar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 14 Mei 2014 dalam kasus korupsi proyek tersebut. Dia diduga menggelembungkan dana pembelian dan peremajaan bus di Provinsi DKI Jakarta yang nilai proyeknya mencapai Rp 1 triliun.
