Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berbincang dengan calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Ali Maschan Moesa tidak mempersoalkan dikotomi antara calon jaksa terpilih dari kalangan eksternal maupun internal Kejaksaan Agung.
Pengurus PKB akan mendukung siapa pun jaksa agung yang diangkat pada era Presiden Jokowi asalkan individu itu berkomitmen tegas pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. (Baca: Kandidat JaksaAgung, Andhi Nirwanto: Siapa Bilang)
"Lagi pula memilih Jaksa Agung itu hak prerogatif Presiden," kata Ali. Sehingga, Ali melanjutkan, PKB tidak mencampuri proses seleksi. "PKB siap mendukung," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 2 November 2014.
Selain itu, kata Ali, jaksa terpilih harus punya komitmen pada penegakan hukum. "Jaksa agung harus bisa menerjemahkan undang-undang menjadi alat untuk menegakkan keadilan yang hakiki.
Menurut Ali, kriteria itu wajib dimiliki jaksa terpilih agar bisa menyeleksi banyaknya undang-undang di Indonesia yang cenderung diskriminatif. (Baca: Kata Andi Nirwanto Jika Jadi JaksaAgung)
Dengan berpihak pada penegakan hukum demi keadilan, Ali menambahkan, jaksa terpilih bisa menyelesaikan persoalan seperti korupsi dan penegakan hak asasi manusia.
Sebab, kata Ali, penegakan hukum masih sekadar instrumen untuk memberantas korupsi dan belum memberikan keadilan bagi masyarakat.
Ali juga menyarankan bila Presiden Jokowi menempuh cara yang sama untuk menyeleksi calon Jaksa Agung seperti memilih menteri Kabinet Kerja.
Presiden juga harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa rekam jejak calon jaksa terpilih.
"Bisa juga bursa calon Jaksa Agung dibuka pada publik agar masyarakat pun bisa memberikan penilaian sekaligus masukan bagi Presiden," kata Ali.
