TEMPO Interaktif, Musi Banyuasin:Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Alex Noerdin meminta agar pemerintah pusat segera membayar dana hasil bagi Migas yang harus di terima Kabupatennya. Karena dana bagi hasil minyak dan gas yang yang tidak kunjung turun, membuat para guru honorer, kepala desa dan camat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, belum menerima gaji. Hak bulanan yang harusnya diterima sebagai hasil jerih payah mereka itu, sudah lima bulan lebih tidak dibayarkan karena Pemda Kabupaten Muba tak punya dana.Menurut Bupati Muba, Alex Noerdin, keterlambatan yang terkesan berlebihan itu dirasakan sangat menyulitkan pihaknya. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemda Kabupaten Muba tidak jarang menjadi bumper akibat kelalaian lembaga-lembaga birokrasi di tingkat pusat tersebut. "Mereka para guru honorer, kepala desa dan camat itu tidak mau tahu, mereka mendesak kami agar segera membayar hak mereka,"kata Bupati Alex Noerdin.Hasil migas, Kabupaten Muba pada tahun 2003 lalu memberikan sumbangan sebesar Rp 3,04 triliun pada APBN, dan Rp 4,1 triliun pada 2004. Dari sektor tersebut Kabupaten Muba mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp 212 miliar pada 2003 dan Rp 289 miliar pada 2004.Arif Ardiansyah
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
