Sidang paripurna DPR tandingan di ruang KK 2, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mustofa Bisri mengatakan dualisme kepemimpinan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan para wakil rakyat belum bisa move on atau gagal melupakan masa lalu. Menurut dia, seharusnya tak ada lagi sikap berseberangan, baik dalam pemerintah maupun parlemen. (Baca: Konflik DPR, Jimly: Jangan Terlalu Serius)
"Seharusnya menjadikan masa lalu sebagai kearifan sikap. Sikap wakil rakyat itu menunjukkan mereka belum move on. Kami amanatkan pada wapres bagaimana membuat DPR seperti layaknya DPR," ujar Mustofa pada pembukaan Munas PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2014. (Baca: Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan)
Ia mengatakan seharusnya warga Indonesia dan warga NU bersyukur bahwa pemerintahan baru sudah terbentuk. Sikap yang berseberangan, tutur Mustofa, seharusnya tak lagi ditunjukkan. Para pemimpin yang semula bersaing, menurut dia, harus menunjukkan kearifan pada masyarakat. (Baca: Prabowo: DPR Tandingan Rugikan Rakyat)
Munas PBNU dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir. Pembukaan dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteti Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijanto; dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (Baca juga: DPR Terbelah, Puan: Kita Saling Mengalah Dulu)
Perseteruan antara Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo Subianto di DPR terus berlanjut. Setelah menguasai pimpinan MPR dan DPR, kubu Prabowo melanjutkan dominasinya dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Koalisi Prabowo menguasai semua atau sebelas komisi d DPR, mulai Komisi Pertahanan hingga Komisi Keuangan. (Baca: Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan)
Tak puas dengan hasil tersebut, Koalisi Jokowi membentuk DPR tandingan. Gagasan itu belakangan mereka sodorkan lantaran pimpinan DPR gagal mengesahkan penetapan perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan secara sepihak. Akibat keputusan itu, fraksi pendukung pemerintah gagal mencalonkan wakilnya dalam pemilihan alat kelengkapan DPR. (Baca: JK: DPR Tandingan Tidak Perlu Ada)
