Yusril Sarankan Jokowi Atasi Krisis di DPR  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Sabtu, 1 November 2014 07:57 WIB

Sidang paripurna DPR tandingan di ruang KK 2, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden Gus Dur, Yusril Ihza Mahendra, memberi saran kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatasi krisis di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, presiden, dengan pengaruh dan kewibawaannya, dapat mengundang ketua-ketua partai untuk bertemu dan menyelesaikan sengkarut di parlemen. "Bicara hari hati ke hati dan mengajak untuk mencari jalan keluar dari krisis," ujar Yusril dalam cuitan di akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, Jumat petang, 31 Oktober 2014.

Yusril menuturkan munculnya pimpinan DPR tandingan yang membuat kisruh di parlemen bisa berdampak luas bagi penyelenggaraan negara. Presiden dan DPR harus banyak bekerja sama dalam menjalankan mekanisme bernegara. "Ini harus dilakukan demi kebaikan kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya. (Lihat: Jimly Minta Polarisasi DPR Diakhiri)

Sebelumnya, pada Rabu, 29 Oktober 2014, fraksi-fraksi Koalisi Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan lantaran kecewa dengan sikap Koalisi Prabowo yang menguasai seluruh alat kelengkapan legislatif. Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat mengatakan pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang menunjukkan upaya menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi.

Menurut Yusril, kalau sudah bicara, berembuk, dan menyepakati jalan keluarnya, para ketua partai wajib komunikasikan dengan anak buahnya di DPR. "Saya yakin pada tingkat ketua-ketua partai ini, kisruh pembagian jatah pimpinan DPR dapat diatasi dengan kompromi antarketua partai. Kalau para ketua sudah kompromi, saya yakin anak buah di DPR dapat dikendalikan dan ditenteramkan, sehingga krisis di DPR dapat diakhiri," ujar Yusril. (Lihat juga: Komentar Puan Terkait Kisruh di DPR)

Menurut Yusril, tidak ada tokoh yang memiliki kewibawaan yang besar untuk mengundang para ketua partai itu kecuali presiden. Ini ujian besar bagi Jokowi. Presiden bukan sekadar kepala eksekutif, tapi di mata rakyat, ia adalah bapak bangsa.

"Inilah saatnya Presiden Jokowi menunjukkan kepada rakyat bahwa beliau mampu mengatasi keadaan apa pun juga yang menimpa bangsa ini. Termasuk menengahi para politisi yang sedang bertikai memperebutkan jabatan," tutur Yusril.

RIDHO JUN PRASETYO

Berita lain:
Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR
Fadli Zon Minta Penghina Prabowo Dipidanakan
Menteri Susi Ancam Boikot Negara Pencuri Ikan










Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya