Jimly Minta Polarisasi DPR Diakhiri

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 1 November 2014 05:37 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP), Jimly Asshiddiqie (kiri) bersama anggota DKPP, memimpin sidang putusan terkait kode etik penyelanggara pemilu yang dilaporkan oleh Prabowo-Hatta Rajasa, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 21 Agustus s2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta:
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, mengatakan polarisasi dua kubu politik yang terus dipelihara tidak sejalan dengan upaya dialog yang telah dilakukan para elite antara dua kubu tersebut. (Baca: Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan)

Di antaranya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto pada 17 Oktober, dan pertemuan Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR pada 26 Oktober. Juga pertemuan terbaru yaitu antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais pada Rabu malam, 29 Oktober 2014 di Hotel Dharmawangsa.

"Upaya elite seharusnya ditindaklanjuti dengan dialog di lapis kedua. Sebagai rakyat, kita semua punya tanggung jawab moral untuk mendorong itu," ujar Jimly.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan ketika dihubungi pada Rabu, 29 Oktober, mengatakan DPR saat ini sudah tidak dalam posisi didikotomikan antara Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi. (Baca: Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh )



Jokowi, kata Taufik, telah menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia sejak dilantik. "Komunikasi politik antara Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa, Pak Aburizal Bakrie dengan Jokowi, Kalla, semuanya kan berjalan dengan baik. Sehingga sekarang ini kita membangun sistem check and balances yang lebih kuat."

Saatnya pemerintah dan DPR bekerja bersama, kata Taufik, bukan berputar-putar masalah itu dikotomi dua kubu itu, sehingga rakyat yang dikorbankan.
"Terus terang kami optimis karena komunikasi politik sudah berjalan relatif baik, sudah terbangun secara konstruktif antara pemerintah dan DPR. Sudah tidak ada masalah lagi artinya kita ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat."

DPR, kata Taufik, akan mendukung penuh program-program Pemerintahan Jokowi. "Sepanjang itu terkait program kerja yang pro rakyat, nyata untuk rakyat banyak, bertujuan konkret seperti pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, kenaikan pertumbuhan ekonomi."

RIDHO JUN PRASETYO







Berita Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar
Andi Widjajanto Ditunjuk Jadi Sekretaris Kabinet

Advertising
Advertising
DPR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya