Ketua DKPP Jimly Asshiddiqi. ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie menilai Indonesia berada pada kondisi pemerintahan yang terbelah (divided goverment). Saat ini kelompok yang menang pada pemilihan presiden 2014 berada di pemerintahan. Sedangkan kelompok kalah berada di parlemen. Pemerintahan dikuasai Koalisi Joko Widodo, sementara poisi pimpinan DPR dan komisi "disapu bersih" Koalisi Prabowo. (Baca: Amien Rais Sebut Anggota DPR Jarang Olahraga)
"Baru kali ini terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Jimly di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014. Menurut Jimly, konflik di antara dua kekuatan besar itu menimbulkan dampak, termasuk konflik pada tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy.
Hari ini, Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP yang dilengserkan beberapa waktu lalu, juga menggelar muktamar. "Kedua kepengurusan ini akan saling menggugat." (Baca: Fraksi NasDem Dukung Pembentukan DPR Tandingan)
Jimly memprediksi keduanya akan saling mengklaim sebagai pengurus sah. "Kita tunggu saja, inkracht-nya bagaimana," ujarnya. Berlabuhnya PPP ke Koalisi Jokowi atau Prabowo akan menentukan arah Dewan ke depan. Koalisi nantinya bisa gabungan empat partai lawan enam partai atau lima lawan lima.
Yang pertama bisa melancarkan jalannya sidang. "Meski yang empat fraksi merasa pahit," kata Jimly. Sedangkan, jika komposisi fraksi seimbang, tugas Dewan menjadi sulit dikerjakan. "Hukum tak bisa berjalan kalau DPR tak bisa sidang."
"Mahkamah harus menyelesaikan situasi impas ini untuk kepastian konstitusi," kata mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini. Jimly mewacanakan agar proses kuorum dikembalikan ke asalnya. "Tiap anggota, bukan fraksi."
