Presiden Jokowi (tengah) merapikan pecinya di sebelah Wapres Jusuf Kalla (kanan), dan 34 menteri dalam sesi foto Kabinet Kerja yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. ADEK BERRY/AFP/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, mengatakan ada tiga hal yang menjadi tolok ukur dukungan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Tiga hal ini menjadi batu ujian terhadap Jokowi dalam tiga bulan pertama pemerintahannya. "Baik dan buruk kabinet Jokowi ditentukan oleh keberhasilan mereka merespons tiga isu ini," kata Rully di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca juga: Program 100 Hari Menteri Susi, Apa Saja?)
Isu pertama adalah dilema kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut Rully, kenaikan harga BBM dapat mengurangi beban fiskal dari subsidi yang terlampau tinggi. Namun, di sisi lain, rasionalitas ekonomi tidak bisa paralel dengan dukungan publik. Rully memprediksi dukungan masyarakat akan merosot jika Jokowi menaikkan harga BBM. "Dukungan dari kelas ekonomi menengah ke bawah turun," ujarnya.
Survei LSI menyebutkan ada 51,20 persen warga yang menyalahkan Jokowi atas kenaikan harga BBM. Ada pula 32,40 persen masyarakat yang menyalahkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini. (Baca juga: Relawan Kecewa dengan Susunan Kabinet Jokowi)
Isu kedua adalah kemampuan Jokowi untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Rully mengatakan hiruk-pikuk aturan dasar tentang pemilihan langsung dan tidak langsung pun menjadi komponen utama penilaian masyarakat kepada Jokowi.
Dalam survei LSI, ada 81,25 persen warga yang tetap menginginkan pilkada langsung, sedangkan 10,71 persen yang menginginkan pilkada oleh DPRD. Menurut Rully, tugas kabinet Jokowi adalah memastikan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada bisa diterima oleh DPR. "Pilkada langsung adalah kehendak publik," katanya. (Baca juga: Menteri Susi Stop Izin Kapal Penangkap Ikan)
Poin ketiga adalah kemampuan Kabinet Kerja Jokowi untuk merealisasikan janji dalam kampanye dan program 100 hari pemerintahan. Sebanyak 74,6 persen publik meminta Jokowi memenuhi janjinya pada sektor ekonomi, pemberantasan korupsi, dan isu keberagaman. Jokowi juga didesak untuk mewujudkan sembilan kontrak politiknya dalam seratus hari kerja. (Baca juga: Menteri Jonan Janji Permudah Izin Transportasi)
