TEMPO.CO, Makassar - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan Amir Uskara menegaskan, PPP Sulawesi Selatan versi Taufiq Zainuddin ilegal sebab Taufiq telah dipecat dari kepengurusan partai. "Jika Taufiq membawa pengurus dalam muktamar di Jakarta versi Suryadharma Ali, pengurus itu tidak sah karena dia sudah dipecat," ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 29 Oktober 2014.(Baca: PPP Yogya Abaikan Seruan Boikot Muktamar Jakarta )
Muktamar VIII yang akan diadakan oleh kubu Suryadharma Ali pada 30 Oktober-2 November 2014 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, juga dianggap ilegal. Pasalnya, Ketua Panitia Pelaksana Muktamar VIII PPP Ahmad Farial dan Ketua Panitia Pengarah Zainut Tauhid menyatakan, dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Hotel Crowne Plaza, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa malam, 28 Oktober 2014, tidak ada muktamar selain yang diadakan di Surabaya tahun ini.(Baca:Menkumham Yasonna Sahkan PPP Romahurmuziy )
"Jadi, muktamar versi Romahurmuziy di Surabaya beberapa waktu lalu sudah sesuai. Di luar dari ini, tidak ada lagi," kata Amir, yang juga menjabat Ketua DPP PPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur.
Wakil Ketua PPP Sulawesi Selatan versi Taufiq, Baso Hamzah, emoh menanggapi pernyataan Amir. Menurut dia, Muktamar VIII di Jakarta penting karena dapat mendamaikan kedua kubu PPP pusat yang tengah berselisih hingga berimbas ke tingkat daerah. "Keinginan kami hanya satu, PPP tetap solid. Tidak ada lagi kubu-kubuan," ucapnya.(Baca:Ini Pemicu Kericuhan dalam Rapat Paripurna DPR )
Ia menambahkan, 40 pengurus PPP Sulawesi Selatan di bawah kepengurusan Taufiq akan hadir dalam muktamar di Jakarta. Mereka terdiri atas pengurus harian PPP Sulawesi Selatan dan pengurus DPC PPP di kabupaten/kota.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Baca juga:
Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
Penghina Jokowi di Facebook Unggah Gambar Cabul
Tak Mau MA Dipenjara, Keluarga Minta Bertemu Jokowi
Tukang Sate Penghina Jokowi Dibela Netizen
Ahok Sayangkan Tiga 'Orang Baik' Tak Jadi Menteri
