TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far merasa terganggu dengan menyebarnya nomor telepon seluler para menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla di jejaring sosial. Soalnya, telepon dan pesan pendek itu kerap masuk tanpa kenal waktu. ”Dalam sehari telepon masuk bisa sampai ratusan. SMS mencapai ribuan,” kata Marwan di kantornya, Rabu, 29 Oktober 2014.
Ia mengatakan pesan pendek atau SMS (short message services) dan telepon masuk itu sering terjadi pada sore hari selepas salat asar hingga pukul 21.00 WIB. Sementara di jam lain relatif sepi.
Dari pantauan Tempo saat mewawancarai Menteri Marwan di kantornya yang berlangsung sekitar satu jam, sebanyak 15 kali telepon selulernya berdering dengan nomor yang tak dikenal. Dan semuanya tak diangkat oleh Marwan.
Menurut Marwan, penyebaran nomor telepon itu bertujuan positif yakni lebih dekat dengan rakyat. Tapi, kata dia, ada efek buruknya, yakni mengganggu kerja. ”Iya kalau benar-benar pengaduan, tapi kalau hanya iseng?” ujar Marwan. Akibatnya, kata dia, ”Telepon kini lebih banyak dipegang ajudan, terutama saat rapat.”
Meski begitu, Marwan tak akan mengganti nomor teleponnya. Musababnya, nomor itu telanjur diketahui oleh keluarga dan koleganya. ”Kalau nomornya saya ganti, dikira sombong karena tak mau mengangkat telepon,” ujarnya. (Baca: Profil Marwan, Calon Menteri Perumahan Rakyat)
Solusi lain, Marwan berencana membuka saluran khusus untuk pengaduan tentang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dia mengatakan akan ada pegawai khusus yang akan mendata dan melaporkan ke menteri dan deputi terkait dengan pengaduan dan masalahnya untuk dicarikan solusi. ”Lebih terdata, kalau sekarang banyak yang tak saya baca,” katanya. (Baca: Ini Akun Twitter 21 Menteri Kabinet Kerja Jokowi)
