Menkumham Yasonna Sahkan PPP Romahurmuziy  

Reporter

Rabu, 29 Oktober 2014 05:55 WIB

M. Romahurmuziy dan Emron Pangkapi. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Hari kedua setelah dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly segera menandatangani surat Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Dengan surat bernomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, negara mengakui seluruh hasil keputusan Muktamar VIII PPP 15-17 Oktober 2014 di Surabaya.

"Pak menteri Yasonna memang tadi telah menandatangani SK Perubahan Kepengurusan PPP," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Harkristuti Harkrisnowo melalui pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 28 Oktober 2014.(Baca: Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan)

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, berharap agar seluruh pengurus partai Kabah di segala tingkatan dapat mengakhiri dualisme kepengurusan. "Agar islah dan dan mengakui kepemimpinan nasional sesuai keputusan pemerintah," kata dia.

Romi--sapaan Romahurmuziy--juga melarang kader PPP hadir dalam muktamar versi Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP versi Muktamar Bandung 2011, pada 30 Oktober nanti. Romi malah memerintahkan seluruh Ketua dan Sekretaris PPP menghadiri rapat pimpinan nasional pada 28 Oktober pukul 19.00 WIB di Jakarta. (Baca:Soal Konflik PPP, Romy Temui Menteri Yasonna)

Kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014. Hasilnya, Romi terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi langsung menuju ke rumah dinas Jokowi di Taman Suropati. Romi menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi.

Selasa lalu, Suryadharma Ali yakin Kementerian Hukum tak akan memberikan legalitas kepada PPP versi Romi. Keputusan Kementerian Hukum, kata dia, seperti biasa akan menyatakan untuk penyelenggaraan muktamar atau perubahan kepengurusan partai tidak dalam kondisi konflik dari kedua belah pihak. (Baca:Koalisi Prabowo 'Nggerundel' Soal Sikap PPP)

"Jadi, syarat utamanya pihak saya dan Romi harus islah," kata Suryadharma. Maka, kata dia, kalau Kementerian Hukum meresmikan Romi sebagai ketua umum dan pengurusnya, "Itu namanya aneh bin ajaib."

MUHAMMAD MUHYIDDIN | DEVI ERNIS





Baca juga:
Kiper Ini Pecahkan Rekor Dunia Ryan Giggs

Persebaya Kritis, Rahmad Darmawan Tetap Optimistis

Luis Suarez Salah Posisi, Barca Takluk dari Madrid

Kemenag Adakan Deradikalisasi Pendidikan Agama






Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

36 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

39 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

39 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

39 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

52 hari lalu

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.

Baca Selengkapnya

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

53 hari lalu

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

PPP angkat bicara soal KPU yang memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau Provinsi Aceh.

Baca Selengkapnya

Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

1 Maret 2024

Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

Romy PPP menyebut putusan MK soal penghapusan ambang batas parlemen adalah kemenangan kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran

1 Maret 2024

Beda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran

Romahurmuziy mengatakan muncul dorongan dari berbagai daerah agar PPP menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.

Baca Selengkapnya

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.

Baca Selengkapnya