KPK Minta Menteri Tiru Jokowi Saat Seleksi Pejabat

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 28 Oktober 2014 16:52 WIB

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (kiri) didampingi perwakilan pemerintahan Jerman Deniz Sertcan (tengah) meninjau fasilitas saat peluncuran bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menyarankan seluruh menteri pada Kabinet Kerja meniru Presiden Joko Widodo dalam menyeleksi pejabat, yakni melalui penelusuran rekam jejak.

"Seyogyanya, seluruh pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya," ujar Pandu melalui pesan singkat, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: KPK Berharap Jaksa Agung Baru Punya Integritas)

Tak hanya pejabat eselon I, menurut Pandu, proses seleksi dengan menelusuri rekam jejak ini juga harus diberlakukan untuk seluruh direksi badan usaha milik negara. "Para menteri mestinya secara otomatis mengikuti irama Presiden," ujar Pandu.

Pandu mengatakan, nantinya, KPK akan memberikan pembekalan atau briefing bagi para menteri. Salah satu materinya, kata Pandu, mengenai komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi dan mengutamakan kerja. "Agar menteri seirama dengan Presiden." (Baca: Relawan Sayangkan Menteri Bermasalah di Kabinet)

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya sudah menyiapkan desain tata kelola dari keseluruhan kabinet. Menurut Busyro, sistem integritas nasional atau kajian-kajian di sejumlah kementerian/lembaga sudah dikirim ke masing-masing kementerian.

"KPK siap untuk memberikan kontribusi pada semua menteri dan pimpinan lembaga negara agar based on transparency, akuntabilitas, dan based on empowering karena selama ini rakyat selalu ditinggal," tutur Busyro. (Baca: Relawan Projo: 10-an Menteri Bermasalah)

Jokowi, ujar Busyro, jauh-jauh hari sudah meminta KPK untuk memberikan pembekalan kepada para menterinya itu. Namun Pandu belum mengungkapkan kapan KPK akan memberikan pembekalan.

Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik 34 menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Selain menteri, Jokowi juga melantik dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Luar Negeri. (Baca: KPK Tidak Jamin Menteri Jokowi Bersih Korupsi)

LINDA TRIANITA






Berita lain:
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai
Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

11 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

12 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

14 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

18 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

21 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

23 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya