Menteri Bappenas/Menteri PPN, Andrinof Chaniago di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan status koordinasi lembaganya langsung berada di bawah Presiden Joko Widodo. "Bappenas sekarang tidak lagi berada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, tapi di bawah Presiden RI bersama Menteri Sekretariat Negara," ujar dia saat ditemui di kantornya, Selasa, 28 Oktober 2014.
Perubahan pola kerja yang diterapkan, ucap Andrinof, memudahkan komunikasi dengan Presiden. Alur koordinasi ini akan lebih baik karena Bappenas tidak lagi berada dalam bayang-bayang Kementerian Perekonomian. (Baca: Apa Saja Prioritas Menteri Pemuda dan Olahraga)
Seiring diubahnya ritme koordinasi itu, mantan pengamat kebijakan publik ini merasa mendapat tantangan. Bappenas, menurut Andrinof, memiliki ruang tugas lebih besar dalam memberikan masukan terhadap pemerintah serta penajaman program yang akan disampaikan. "Perannya ditambah, yakni menjadi think tank Presiden," kata dia.
Meskipun demikian, ujar Adrinof, secara umum fungsi Bappenas masih seputar penyiapan perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan komprehensif. "Sekarang kami mengawal kebijakan Presiden dengan memberi masukan kepada kementerian lain," kata lulusan Universitas Indonesia itu.
Untuk tahap awal, sesuai arahan yang diberikan Presiden, Bappenas berfungsi memperkuat tiga sektor unggulan, yakni urusan pangan, maritim, dan energi. "Untuk itu yang dibutuhkan adalah bagaimana peningkatan infrastrukur yang terkait dengan agenda prioritas itu," kata dia.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
15 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
