Prioritas Kerja Menteri Tjahjo Kumolo  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 28 Oktober 2014 10:58 WIB

Tjahjo Kumolo. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan salah satu prioritas kementeriannya adalah menjaga agar tak ada tumpang tindih program karena ada beberapa kementerian baru yang saling bersinggungan dengan Kementerian Dalam Negeri. "Kami menunggu apakah dilebur ke kementerian lain atau bagaimana, nanti tinggal koordinasi," ujar Tjahjo di gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin, 27 Oktober 2014.

Dalam Kabinet Kerja, ada enam nomenklatur kementerian yang berbeda dengan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Marwan Ja'far dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Ferry Mursyidan Baldan. Dua Kementerian tersebut bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswendi A. Temenggung mengatakan pihaknya dan dua Kementerian itu harus duduk bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas pembagian lingkup pekerjaan. "Tinggal memilah kelembagaan mana yang akan membidangi apa, termasuk anggaran juga akan dibicarakan bersama Kemenpan," ujar Yuswendi.

Ia mengatakan tak akan ada kerepotan untuk pembagian anggaran karena pada prinsipnya anggaran mengikuti program. "Jadi kalau programnya dipindahkan, otomatis anggarannya akan mengikuti," katanya.

TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
Empat Menteri Top Jokowi

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya