TEMPO.CO , Jakarta-Menteri Koordinator Maritim, Indroyono Soesilo, harus berusaha keras menembus barisan wartawan yang menghadangnya untuk wawancara usai Rapat Kabinet Paripurna, Senin, 27 Oktober 2014. Ia tak mampu menghindar dan tertahan hingga setengah jam lebih. Tak ada ajudan atau protokol kementerian yang membukakan jalan bagi Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Persatuan Bangsa-bangsa tersebut.

Indroyono membawa sendiri tas dan seluruh berkas yang dibawanya dari rapat kabinet. Pria 59 tahun ini juga berulang kali mengelap keringat di dahi karena panas dan kelelahan. "Saya masih mengurus semuanya sendiri," kata Indroyono, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: Rini Soemarno Cari Enam Dirut BUMN Baru).

Mantan Sekretaris Menko Kesejahteraan Rakyat ini harus menerima keadaan karena kementerian yang dipimpinannya masih baru. Walhasil, belum ada gedung, staf, pekerja, maupun fasilitas. Dana kementeriannya saja masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan dana cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. "Katanya cukup hingga Desember 2014," kata Indroyono.

Di halaman Istana Negara, para menteri yang lain langsung disambut sopir pribadi yang memberikan arah jalan menuju kendaraan dinas. Tapi, hal itu tak terjadi pada Indroyono. Ia tetap harus berjalan sendiri dan kebingungan mencari mobil dinasnya. Bahkan, sopir mobil tersebut juga tak menjemput. (Baca: Tak ada Gedung Baru bagi Kementerian Baru).

Jika menteri lain memakai mobil dinas jenis sedan Toyota Royal Saloon, maka Indroyono hanya naik sedan Toyota Camry yang pernah dinaiki menteri Kabinet Indonesia Bersatu I, 2004-2009. Plat nomor yang digunakan juga setara dengan pejabat eselon II berkode RFY.

Indroyono menyatakan, Senin sore akan langsung menuju kantor sementara yang berada di lantai III Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ia mendapat pinjaman kantor tersebut dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam rapat kabinet. "Kantor Kemenko Maritim ada di dekat-dekat sini," kata Pratikno.

Soal pejabat dan pegawai negeri sipil di Kemenko Maritim, menurut Indroyono, sedang dalam tahap perancangan dan perekrutan. Sedangkan PNS akan berasal dari sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan Perikanan, Kementeri Pariwisata, serta TNI Angkatan Laut. "Yang pasti, tidak akan ada penambahan PNS. Jadi hanya dari kementerian lain saja sesuai pos kebutuhan," kata Indroyono.

Presiden Joko Widodo membentuk satu-satunya kementerian baru dalam Kabinet Kerja 2014-2019, yaitu Kemenko Maritim. Jokowi ingin mengembangkan secara serius potensi besar negara di sektor maritim. Empat kementerian ditarik ke bawah Kemenko ini, yaitu Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan Perikanan.

FRANSISCO ROSARIANS

Terpopuler
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
3 Dirut BUMN Jadi Menteri, Dahlan: Sangat Pantas
Ditanya Tugas, Menteri Jokowi Kompak Jawab Begini
Menteri Jokowi Tak Sepenuhnya Bersih