Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penggabungan dan pemisahan nomenklatur kementerian yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah tantangan berat yang harus dihadapi Kabinet Kerja.
"Tentu maksudnya baik, tapi masalahnya pada akselerasi," cuit Hatta melalui akun Twitter-nya, @hattarajasa, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca:DPR: Kabinet Jokowi Akan Terganjal Anggaran)
Menurut Hatta, penggabungan atau pembentukan kementerian baru merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut anggaran, manusia, dan budaya kerja. "Saya berharap hal ini tidak sampai mengganggu target Presiden Jokowi yang dibebankan pada pembantunya," cuit Hatta lagi.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengubah enam nomenklatur dalam kabinet yang ia susun. Perubahan itu telah disampaikan Jokowi kepada DPR dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober 2014. (Baca: Ini Selusin PR untuk Jokowi dari Fitra)
Perubahan tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (Baca: Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional)
Lalu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kebudayaan. TIKA PRIMANDARI
