Pimpinan KPK dan juga sebagai calon Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, di diskusi `Mengenal Sosok Capim KPK dan Gagasan Pemberantasan Korupsi Capim KPK` di Cikini, Menteng, Jakarta, 7 Oktober 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Usaha Presiden Joko Widodo mengajukan nama-nama calon pengisi kabinetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dipuji oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Jokowi dianggap serius merealisasikan kabinet yang diisi orang-orang dengan latar belakang bersih. "Saya pikir seperti itu," kata Busyro saat dihubungi, Jumat, 24 Oktober 2014. (Baca: Jokowi-JK Sudah Teken Daftar Kabinet)
Presiden, menteri, dan alat kelengkapan negara lainnya saat ini berada dalam titik puncak harapan besar rakyat. Menurut Busyro, rakyat sudah terlalu lama menahan kesabaran menjadi korban akibat budaya, sistem, dan proses politik selama ini. "Menggasak hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat. Juga pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat." (Baca: Teka-teki Nama 4 Menteri yang Ditunggu JK dari KPK)
Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2. Sebagai konsekuensi kondisi itu Jokowi perlu mengambil langkah ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kabinetnya. Selain kompetensi dan intelektualitas, rekam jejak para calon penting untuk ditelisik. "Apakah bersih, independen, dan egalitarianitasnya teruji," katanya. (Baca pula: 3 Calon Ini Lantang Menolak Jadi Menteri Jokowi)
Presiden Jokowi telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari nama-nama tersebut, ditemukan delapan nama bermasalah. Nama-nama tersebut mendapat tinta merah dan kuning dari KPK. Jokowi kemudian menyerahkan delapan nama baru yang hingga kini masih diverifikasi. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, tidak dapat dihubungi ihwal pemeriksaan ini. (Baca: Presiden Jokowi dan Istananya yang Tak Ramah)
