Setya Novanto (tengah) bersama Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon bersiap memulai rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadire mengatakan fraksinya belum akan menyetor nama-nama wakilnya untuk duduk di sejumlah alat kelengkapan. Sikap itu diambil lantaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tak mampu memecah kebuntuan akibat sistem pengambilan keputusan. "Kami bukannya tidak siap, yang kami inginkan adalah perbaikan sistem," ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 24 Oktober 2014.
Pembentukan formasi anggota dan pimpinan alat kelengkapan terganjal perbedaan sikap kubu Prabowo dan Jokowi di parlemen. Kubu Jokowi yang didukung lima fraksi enggan menyerahkan nama-nama wakil mereka yang akan duduk di alat kelengkapan. Sedangkan kubu Prabowo ngotot melanjutkan pembahasan lantaran yakin bisa menempatkan wakilnya untuk merebut semua kursi pimpinan alat kelengkapan. (Baca: DPR Bentuk Badan Legislasi Pekan Depan)
Bagi NasDem, kata Syarief, ketegangan di antara kedua kubu itu muncul karena pimpinan DPR, yang didukung fraksi pendukung Prabowo, enggan mengakomodasi kepentingan semua fraksi di parlemen. Koalisi itu juga melahirkan sistem kartel politik yang hanya mengakomodasi kepentingan satu kubu dengan konsep tirani mayoritas. "Pimpinan DPR itu bukan lagi pimpinan satu golongan tertentu, tapi pimpinan seluruh anggota DPR."
Dampak perseteruan itu tidak hanya berimbas pada pemilihan paket pimpinan DPR dan MPR seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Koalisi Prabowo juga berambisi menyapu bersih semua formasi pimpinan untuk semua alat kelengkapan di DPR. Menurut Syarief, model itu tidak mencerminkan semangat kebersamaan yang dicita-citakan dalam sistem demokrasi Pancasila. "Ini model demokrasi liberal, padahal mereka menolak cara itu."
Syarief berharap kebuntuan itu bisa diatasi pimpinan DPR dengan merangkul seluruh kepentingan fraksi di parlemen. Syarief mengakui NasDem dan fraksi lain pendukung pemerintah bisa menempatkan seluruh wakilnya di kursi pimpinan atau wakil pimpinan alat kelengkapan. "Itu permintaan yang wajar agar jangan ada yang merasa ditinggalkan. Kami ingin DPR ini menjadi rumah bagi kepentingan seluruh rakyat."
