Podium kosong yang rencananya untuk pidato Presiden Jokowi mengumumkan kabinet menterinya di Dermaga 303, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014. Presiden Jokowi secara mendadak, membatalkan pengumuman menteri yang sudah dipersiapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyarankan Presiden Joko Widodo tak berlebihan saat mengumumkan jajaran menteri kabinetnya. Gun Gun khawatir, jika lokasi dan proses pengumuman kabinet Jokowi terlalu simbolik, akan dianggap sebagai pencitraan oleh masyarakat.
"Pengumumannya di Istana saja, tak perlu lokasi lain," ujar Gun Gun ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca: Luhut Panjaitan Temui Jokowi di Istana)
Rabu malam kemarin, Presiden Jokowi hendak mengumumkan nama-nama menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan rencananya, ketika pengumuman, para menteri akan memakai helm warna merah. Namun rencana itu gagal. Jokowi batal datang ke Tanjung Priok. (Baca: Setya Novanto Terima Susunan Kabinet Jokowi)
Menurut Gun Gun, masyarakat saat ini tak butuh pengumuman kabinet yang dramatis. Masyarakat hanya ingin tahu siapa saja menteri yang bakal menemani Jokowi bekerja. (Baca: Datang ke Istana, Siti Nurbaya Dites Jokowi)
"Masyarakat sudah cukup disuguhi kegiatan simbolis seperti syukuran rakyat dan pidato di atas kapal pinisi," tutur Gun Gun. "Dikhawatirkan masyarakat malah jenuh, apalagi menteri-menterinya tak sesuai dengan harapan."
Mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan Jokowi membatalkan rencana pengumuman itu karena masih menunggu pertimbangan DPR. Namun Jusuf Kalla menuturkan batalnya pengumuman kabinet disebabkan oleh adanya nama calon menteri yang tidak bersih, sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. "Butuh satu-dua hari untuk menyesuaikannya," ujarnya.
Jokowi dan JK juga belum sepakat soal tempat pengumuman. Jokowi memilih tempat di luar Istana, sementara JK ingin dilakukan di Istana. Selain itu, Jokowi ingin pengumuman secepatnya dilakukan, sedangkan JK masih menunggu KPK menyerahkan daftar nama calon menteri.
