(dari kiri) Kuasa hukum Penyidik KPK Novel Baswedan, Nurkholis Hidayat, Peneliti hukum ICW, Donal Fariz, dan Pengamat Kepolisian Widodo Umar saat memberikan keterangan tentang kasus simulator SIM di Jakarta, Kamis (18/10). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Bidang Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan kerja Jokowi-Jusuf Kalla dalam menyusun kabinet, yang melibatkan KPK dan PPATK harus didukung.
"Ini menjadi ikhtiar Jokowi yang positif di awal pemerintahannya," kata Donal saat diskusi Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK di Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2014. (Baca: PDIP: PPP Dapat Jatah Menteri Kabinet Jokowi)
Dengan melibatkan KPK dan PPATK, siapa menteri selanjutnya akan dilihat dari segi hukum dan korupsi. "Karena Jokowi pasti tidak mengetahui rekam jejak seluruh calon menterinya," kata Donal. Tidak mengetahui rekam jejak keuangan atau apakah calon menteri ini sedang terkait dengan kasus korupsi atau tidak.
Akan tetapi menurut Donal, tugas selanjutnya Jokowi-JK adalah memastikan kembali calon menterinya setelah hasil dari KPK dan PPATK keluar. "Jangan nanti nama menteri yang ternyata kena zona merah tapi tetap dipilih," ujar Donal. "Harus konsisten tidak akan memilih yang ada indikasi korupsi." (Baca: Liputan Time, Ini Alasan Jokowi Jadi Pemimpin)
Karenanya Donal mengatakan sebaiknya Jokowi-JK menunda pengumuman kabinetnya. "Biarkan Jokowi fokus dan menelaah kembali nama-nama menteri," kata Donal.
Penundaan pengumuman kabinet, menurut Donal, tidak masalah karena Jokowi-JK mempunyai waktu selama 14 hari setelah pelantikan. "Manfaatkan waktu tersebut sehingga hasilnya maksimal," ujar Donal. (Baca: Presiden yang Tercepat dan Terlama Umumkan Kabinet)
