Dapat Catatan KPK dan PPATK, Jokowi Evaluasi Calon Menteri

Reporter

Selasa, 21 Oktober 2014 13:00 WIB

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla berjabat tangan seusai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, 5 Oktober 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi kandidat menterinya setelah akhir pekan lalu mendapat hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 43 calon menteri.

"Harus seperti itu (evaluasi). Apa gunanya PPATK dan KPK," katanya di Istana Merdeka, Selasa, 21 Oktober 2014. Namun Jokowi enggan menyebut siapa saja kandidat menteri yang harus dievaluasi. "Tidak mungkin saya sampaikan,” ujarnya.

Pekan lalu, Jokowi menuturkan akan mengumumkan postur dan nama menteri kabinetnya sehari atau dua hari setelah pelantikan. KPK dan PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap 43 calon menteri kabinet Jokowi Ahad lalu.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan catatan KPK didasari dugaan keterkaitan calon menteri itu dalam kasus-kasus yang ditangani lembaganya. Menurut Zulkarnain, calon menteri yang dinilai bermasalah atau berisiko tinggi terlibat kasus korupsi ditandai warna merah pada namanya. Sedangkan calon menteri yang dinilai berpotensi bermasalah ditandai dengan warna kuning.

Berdasarkan hasil penelusuran KPK dan PPATK, tidak tertutup kemungkinan sejumlah nama calon menteri tidak lolos saringan.

Sesuai dengan catatan Tempo, sejumlah nama yang tergolong sebagai calon kuat untuk menjadi menteri, seperti yang sudah beredar di masyarakat, pernah disebut dalam sejumlah kasus yang ditangani penegak hukum. Di antaranya adalah Rini Mariani Soemarno, yang disebut-sebut bakal menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Teras Narang, kandidat Menteri Dalam Negeri; dan Muhaimin Iskandar, yang bakal menjadi Menteri Pembangunan Manusia.

ANANDA TERESIA







Berita Terpopuler
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Pelantikan Presiden: SBY Menangis, Jokowi Kaku
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi










Advertising
Advertising




Berita terkait

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

1 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

9 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

9 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

11 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

11 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

12 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

12 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

14 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

14 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya