TEMPO Interaktif, Jakarta:Massa Garda Bangsa kubu Muhaimin Iskandar menggelar unjuk rasa di depan kantor Deparetemen Hukum dan HAM, Jumat (27/5). Mereka menuntut agar departemen itu menghentikan intervensinya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin juga dituntut dimasukan ke dalam penjara. Selama aksi, mereka membentangkan spanduk-spanduk yang diantaranya bertuliskan, "Jangan pecah belah PKB untuk kepetningan kekuasaan", "Pecat Hamid Awaluddin dan Zulkarnaen Junus". Pelaksana Harian Ketua Umum Garda Bangsa Sultonul Huda yang turut dalam aksi itu menyatakan, mereka terpaksa berunjuk rasa karena pemerintah dianggap sudah mengintervensi partai-partai. "Tidak hanya kepada PKB," katanya. Ia juga mengatakan, akan menindak tegas pengurus Garda Bangsa Kubu Alwi Shihab. Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, pengurus Garda Bangsa versi Alwi memberikan komentar ringan. "Saya sudah dengar, biarkan saja teman-teman dapat uang transpor," kata Wakil Sekjen Garda Bangsa Kubu Alwi Zainal melalui pesan pendeknya kepada Tempo. Harun Mahbub
Berita terkait
PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket
26 hari lalu
Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaYassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
27 hari lalu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca SelengkapnyaDua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden
45 hari lalu
Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIsi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri
50 hari lalu
Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaKementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan
23 Februari 2024
Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
17 Februari 2024
Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.
Baca SelengkapnyaVonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca Selengkapnya513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
26 Desember 2023
Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
19 Desember 2023
KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaWamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
15 November 2023
Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
Baca Selengkapnya
