Usai Pelantikan Presiden, Petinggi Partai Ngumpul
Senin, 20 Oktober 2014 12:01 WIB
TEMPO.CO , Jakarta -- Selesai menghadiri upacara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, beberapa petinggi partai dan anggota DPR segera bergerak menuju Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka antara lain Anis Matta, Akbar Tanjung, Prabowo Subianto, Tjatur Sapto Edi, Sutiyoso, Aburizal Bakrie, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan. (Baca: Sedan Jokowi Dipasang Nomor Polisi Presiden 1 ) Mereka langsung menuju Gedung Nusantara III tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada wartawan. Mereka hanya melambaikan tangan kepada awak media yang telah menunggu di depan gedung DPR. Hari ini, 20 Oktober, Jokowi dan Jusuf Kalla resmi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Selain acara pelantikan, pesta rakyat pun digelar masyarakat melalui relawan Jokowi-Jusuf Kalla dengan acara puncak di Monumen Nasional.RIDHO JUN PRASETYO Terpopuler :
Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik Kenapa Anak Jokowi Ini Tak Aktif Lagi di Sosmed? Jokowi Mendadak ke KPK Malam Ini, Bahas Menteri? Golkar Diprediksi Tidak Bertahan di Koalisi Prabowo KPK-PPATK Selesai Telusuri Para Calon Menteri
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
12 jam lalu
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca Selengkapnya
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
13 jam lalu
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
13 jam lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
17 jam lalu
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca Selengkapnya
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
20 jam lalu
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
21 jam lalu
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca Selengkapnya
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
2 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu
19 jam lalu