Kabinet Jokowi Ada di Tangan KPK  

Reporter

Senin, 20 Oktober 2014 03:37 WIB

Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi melambaikan tangan kepada awak media dan para pegawai Pemprov DKI Jakarta usai berpamitan meninggalkan gedung Balai Kota, Jakarta, 17 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta:Aktifis Penggerak Manusia Merdeka dan Setara, Romo Benny Susetyo, mengatakan nasib pemerintahan Joko Widodo mendatang berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terkait dengan hasil audit ke-43 nama menteri yang dilakukan KPK. (Baca: KPK-PPATK Selesai Telusuri Para Calon Menteri)


"Ada satu saja menteri yang cacat, habis sudah," katanya ketika menjadi pembicara dalam Acara Pemberantasan Korupsi dan tantangan Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Joeang, Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2014.


KPK, kata Benny, harus sangat teliti dalam menelusuri rekam jejak nama-nama yang diajukan Jokowi. KPK juga didorong untuk tetap menjunjung tinggi indepensensinya dalam menelisik nama-nama tersebut. "Kalau bisa KPK mengumumkan juga ke publik," ujarnya.


Benny menggarisbawahi tindakan Jokowi meminta KPK dan PPATK untuk menulusuri rekam adalah sebuah tindakan yang proaktif melawan korupsi. "Kabinet yang bersih adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengimbangi parlemen yang notebene dikuasai oleh oposisi," kata Benny.


"Selain itu rakyat juga akan mengawasi betul karena sangat berhadap terhadap pemerintahan (Jokowi)," ujarnya.


Advertising
Advertising

Sebelumnya, Tim Transisi menyerahkan 43 nama calon menteri pilihan Jokowi ke KPK dan PPATK Jumat, 17 Oktober lalu. KPK dan PPATK diminta untuk mencari rekam jejak harta dan korupsi para calon menteri.


Rencananya, hari ini, KPK dan PPATK akan memberikan laporan tersebut ke pada Jokowi. Apabila bersih sudah hampir dipastikan nama-nama tersebut didapuk menjadi menteri kabinet. Sayangnya, KPK dan PPATK begitu menutup rapat informasi nama-nama yang tertera di dalamnya. (Baca: KPK: Telusuri Calon Menteri Jokowi Cukup 1 Hari)

ANDI RUSLI



Terpopuler
Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya

Siapa Lebih Banyak Punya Gelar, SBY atau Sukarno?

Yenny Wahid Ingin Jokowi Teruskan Tradisi Gus Dur

Romy Temui Jokowi, Laporkan Hasil Muktamar PPP









Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

7 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

7 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

9 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

9 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

9 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

9 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

11 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

12 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

13 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya