Ratusan masa pemuda ka'bah menduduki kantor DPP PPP di Jl. Diponegoro, Jakarta, (17/4) Mereka menuntut agar diadakan muktamar luar biasa.TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Surabaya - Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, Jawa Timur, memutuskan partai mengubah haluan untuk bergabung dalam pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Suryadharma Ali Anggap Muktamar Surabaya Pelecehan)
"Muktamar VIII PPP memutuskan partai untuk berada di dalam pemerintahan," kata Ketua Umum PPP terpilih periode 2014-2019, Romahurmuziy, di Empire Palace Surabaya setelah menutup Muktamar PPP, Jumat, 17 Oktober 2014. Penutupan ini sendiri dilakukan sehari lebih cepat daripada rencana sebelumnya.
Menurut Romi, keputusan terbaru ini membawa konsekuensi agar PPP mampu mengawal program-program pemerintahan yang berguna bagi masyarakat. Pihaknya sendiri akan segera menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat dan Jokowi. (Baca berita sebelumnya: Mahkamah Sebut Romy Sah Jadi Ketua Umum PPP)
"Kalau urusan menteri, itu hak prerogatif presiden. Yang jelas (PPP), menopang pemerintahan yang akan datang ,dan Muktamar telah mengamanatkan itu kepada kepengurusan DPP PPP yang baru nanti," tuturnya. (Baca: Dikunjungi Mbah Moen, Jokowi Bilang Sinyal Koalisi Kuat)
Sebelumnya, dalam pemilihan presiden hingga pemilihan Ketua DPR RI dan saat pengesahan UU Pilkada, PPP selalu berada dalam Koalisi Merah Putih yang dipimpin Partai Gerakan Indonesia Raya. Namun, saat pemilihan Ketua MPR, PPP berbalik arah untuk mendukung Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
