Wali Kota Semarang Serahkan Gratifikasi ke KPK

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 16 Oktober 2014 23:01 WIB

Suasana pelelangan barang gratifikasi KPK yang diikuti warga di Istora Senayan, Jakarta (11/12). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi menyerahkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan gratifikasi tersebut berupa parsel Lebaran senilai Rp 10,7 juta.

"Pelapor menyerahkan ke negara yang nilainya Rp 10,7 juta," kata Giri melalui pesan pendek, Kamis, 16 Oktober 2014. Nilai tersebut, menurut dia, merupakan akumulasi dari 35 parsel yang diserahkan Hendrar ke KPK.

Parsel tersebut, menurut Giri, berupa kain, keramik, tea set, coffee maker, jam dinding, dan hiasan garuda warna emas. Sisanya, kata dia, parsel makanan dan minuman yang kemudian diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan lantaran terikat tanggal kedaluwarsa.

Giri mengatakan petugas KPK menjemput parsel-parsel itu dari Semarang untuk dibawa ke kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Parsel tersebut diangkut menggunakan mobil boks. Giri mengapresiasi langkah Wali Kota Semarang yang melaporkan hadiah berupa parsel yang diterima tersebut.

KPK, kata dia, berharap langkah Wali Kota Semarang ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya. Mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, setiap pejabat atau penyelenggara negara wajib melaporkan hadiah yang dia terima kepada KPK. Penerimaan hadiah oleh pejabat atau penyelenggara negara berpotensi tindak pidana korupsi. Penerima harus melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima.

LINDA TRIANITA

Topik terhangat:
Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Lukman Hakim, Bintang di Muktamar PPP
Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi
Hamdan Zoelva: MK di Titik Terendah
Manajer Lion Air Damprat Penumpang Pesawat

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

6 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

6 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

9 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

9 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

12 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

16 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

18 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya