Prabowo Subianto bersama Amien Rais dan Suryadharma Ali, di acara syukuran Koalisi Merah Putih, di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Surabaya bakal terganjal oleh sikap Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA). Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Fernita Darwis mengatakan acara itu tidak akan dihadiri oleh SDA. "Tidaaaaaak," katanya saat dihubungi lewat telepon, Selasa, 15 Oktober 2014.
Menurut Fernita, agenda tersebut tak sejalan dengan rekomendasi Mahkamah PPP yang dibuat pada 11 Oktober 2014. Mahkamah merekomendasikan kubu SDA berdamai dengan kubu Romahurmuziy dalam waktu satu pekan setelah rekomendasi itu keluar. Dengan kata lain, kata dia, kedua kubu harus menyepakati dan menentukan agenda muktamar sebelum jatuh tempo, yaitu pada 18 Oktober 2014. "Tapi mereka malah melangsungkan acara di Surabaya," ujarnya. (Baca: Mahkamah PPP Putuskan Dua Muktamar Tidak Sah)
Fernita mengatakan sikap kubu Romahurmuziy tidak mencerminkan penghormatan terhadap keputusan Mahkamah PPP. Karena itu, dia meminta Mahkamah menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pengurus yang mendukung muktamar di Surabaya. (Baca: Joko Widodo Bakal Hadiri Muktamar PPP )
Muktamar tersebut dibayangi persoalan legitimasi akibat dualisme kepemimpinan PPP. Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengagendakan perhelatan tersebut setelah mengetahui rencana Ketua Umum Suryadharma Ali menggelar Muktamar di Jakarta pada 23-26 Oktober mendatang. (Baca: SDA: Saya Kecewa Ditelikung Fraksi PPP )
Konflik di tubuh partai berlambang Ka'bah ini dipicu oleh pemecatan terhadap Suryadharma Ali. Sikap itu diambil kubu Romahurmuziy lantaran SDA menyandang status tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Namun percik-percik konflik ini sudah terlihat saat SDA mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Upaya penyelesaian konflik sempat ditempuh Mahkamah PPP. Kedua kubu diminta berdamai agar bisa mengagendakan satu forum muktamar. Jika rapat bersama tidak dilaksanakan dalam waktu sepekan, Mahkamah akan membekukan kepengurusan DPP dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Syariah.
Sementara itu, Wakil Ketua PPP yang berada di kubu Romahurmuziy, Emron Pangkapi, membantah tudingan Fernita. Menurut dia, muktamar di Surabaya tak semata diadakan untuk menggelar suksesi kepemimpinan dan menentukan arah kebijakan partai. Forum ini sekaligus akan dijadikan ajang islah. "Kehadiran SDA adalah mahkotanya," ujarnya.
