Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Buruh Jogja Menggugat berunjuk rasa di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, Rabu (20/10). Massa menilai pemerintahan SBY-Boediono sebagai rezim neoliberal yang telah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. TEMPO/Arif Wibowo
TEMPO.CO,Yogyakarta - Sejumlah aktivis prodemokrasi di Yogyakarta menyiapkan demonstrasi besar untuk menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, 16 Oktober 2014. Unjuk rasa itu digelar berbarengan dengan rencana SBY menggelar acara perpisahan di Istana Gedung Agung, Yogyakarta.
Informasi yang diperoleh Tempo mneyebutkan setidaknya ada tiga kelompok aktivis yang akan menyuarakan kritik terhadap kebijakan SBY selama sepuluh tahun pemerintahan. "Kami akan memberikan catatan kepada SBY tentang kebijakannya," kata aktivis Koalisi Rakyat Berdaulat, Baharuddin Kamba. (Baca juga: Tak Lagi Presiden, Ini Panggung Baru buat SBY).
Kamba yang juga aktivis Jogja Corruption Watch itu mengatakan akan mengerahkan 300 buruh, petani, dan mahasiswa dalam aksi di Titik Nol Kilometer, yang berseberangan dengan Istana Gedung Agung. Aksi kelompok ini akan mengusung tema besar "Kembalikan Suara Rakyat" karena SBY dinilai sebagai aktor di balik kisruhnya pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "SBY harus bertanggung jawab agar pilkada langsung dikembalikan," ujarnya. (Baca: Pro-Pilkada Langsung, SBY: Bela Kedaulatan Publik).
Di Titik Nol Kilometer, gabungan mahasiswa yang menamakan diri Aksi Masa Rakyat Jogja (AMRJ) turut berunjuk rasa. Koordinator aksi AMRJ, Endro Guntoro, menuntut SBY mengakui sejumlah kegagalannya selama sepuluh tahun memerintah. (Baca juga: Upacara Pelepasan, SBY Rela Pakai Mobil Pribadi).
Kelompok lain yang akan berunjuk rasa adalah Jejaring Masyarakat Mandiri (Jerami). Jerami akan berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul. Koordinator aksi Jerami, Rino Caroko, menyatakan akan mengerahkan 1.000 orang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunungkidul, Paguyuban Perangkat Dukuh Janaloka, serta Jaringan Aktivis Gunung Kidul. "Kami menuntut SBY bertanggung jawab atas UU Pilkada."
